Motif di balik dugaan pembocoran data Pemilih Tetap (DPT) untuk Pemilu 2024 diduga bukan terkait politik, melainkan masalah ekonomi. Menurut Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi, motifnya adalah jualan data untuk kepentingan bisnis. Meskipun begitu, Kominfo masih berkoordinasi dengan lembaga terkait seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Polri, dan Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri.

Menkominfo menyatakan bahwa dugaan kebocoran data ini harus menjadi peringatan bagi penyelenggara Pemilu untuk memperkuat keamanan data dan menjaga sistem dengan lebih baik. Budi Arie juga mengungkapkan bahwa sumber kebocoran data ini belum dapat dipastikan berasal dari KPU karena ada pihak lain yang juga memiliki data yang sama.

Kominfo sedang melakukan investigasi dan koordinasi dengan lembaga terkait untuk mengantisipasi masalah keamanan IT KPU. Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kominfo, Semuel Abrijani Pangerapan, mengatakan bahwa mereka telah melakukan penelusuran awal dan mengidentifikasi kemiripan format data yang bocor dengan data DPT yang diproses oleh KPU. Namun, mereka masih menunggu klarifikasi dari KPU sebelum dapat menyimpulkan secara mendalam.

Wakil Ketua Komisi I DPR, Abdul Kharis Almasyhari, menegaskan bahwa pengelola data pribadi seperti KPU harus memberikan jaminan keamanan sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Selain itu, aparat penegak hukum juga diminta untuk menyelidiki pelaku peretasan dan penjualan data pribadi tersebut.