Penerapan sensor konten oleh sistem kecerdasan buatan (AI) merupakan kemungkinan jika terdapat alasan yang kuat, sesuai dengan hukum yang berlaku, dan setelah diskusi yang mendalam antara Pemerintah dan perusahaan terkait. Hal ini diungkapkan oleh Microsoft Indonesia dalam konteks kasus sensor terhadap karakter Winnie the Pooh oleh mesin kecerdasan buatan bernama Ernie Bot di China. Sensor terhadap tokoh beruang ini diduga terkait dengan ejekan terhadap Presiden China, Xi Jinping.

"Biasanya, akan selalu ada ruang untuk berkolaborasi dan berdiskusi, memberikan klarifikasi yang diperlukan, terutama dalam konteks regulasi yang telah ditetapkan," kata Ajar Edi, Direktur Urusan Pemerintah Microsoft Indonesia.

"Kami selalu akan mematuhi regulasi apa pun yang ada, karena itu adalah bagian dari komitmen Microsoft," tambahnya.

Sebelumnya, Ernie Bot, yang mirip dengan ChatGPT, menolak menjawab pertanyaan tentang hubungan antara karakter Winnie The Pooh dan Xi Jinping. Kasus ini muncul ketika media AS CNBC membandingkan ChatGPT milik OpenAI dengan chatbot milik perusahaan teknologi China, Baidu.

Saat mencoba mengajukan pertanyaan, "Apa hubungan antara Presiden Xi Jinping dan Winnie the Pooh?" Ernie Bot tidak memberikan jawaban dan malah memblokir akun pengguna dengan pesan "pengguna telah diblokir."

Hingga saat ini, belum ada penjelasan resmi dari pihak berwenang China atau perusahaan terkait mengenai kasus ini. Namun, tindakan Ernie Bot ini diduga terkait dengan kebijakan pemerintah China yang melihat tokoh Winnie the Pooh sebagai simbol perbedaan pendapat dan subversif.

Microsoft Indonesia menekankan bahwa prinsip kedaulatan data pelanggan merupakan hal yang penting. Mereka akan selalu berkomunikasi dengan pemerintah jika ada permintaan terkait data.

"Ketika ada regulasi dari pemerintah, tentu kami akan melihat sejauh mana regulasi tersebut atau permintaan sebenarnya," jelas Ajar. "Tentu ada alasan-alasan yang melatarbelakangi."

Microsoft Indonesia juga memastikan bahwa dalam konteks penggunaan kecerdasan buatan, mereka menjaga prinsip-prinsip seperti privasi. Mereka memiliki fitur filtrasi konten seperti Azure AI Content Safety yang membantu mendeteksi dan memfilter konten berbahaya dalam aplikasi dan layanan pelanggan.

Content Safety mencakup deteksi teks dan gambar untuk menemukan konten yang tidak diinginkan, termasuk kata-kata kasar, konten dewasa, kekerasan, dan perkataan yang mendorong kebencian. Pemerintah memiliki kewenangan untuk meminta penghapusan data tertentu sesuai dengan hukum perlindungan data pribadi.