Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Budi Arie Setiadi, telah berjanji untuk menjaga sikap netral dalam menghadapi isu hoaks yang melibatkan semua pasangan calon presiden dan wakil presiden dalam Pemilu 2024.

"Kami di Kementerian Kominfo bersikap netral, siapapun calonnya, siapapun partainya. Jika ada fitnah, kami akan memprosesnya," kata Budi saat meresmikan Press Room di kantor Kominfo, Jakarta, pada Kamis (2/11).

Budi juga memegang posisi sebagai Ketua Umum Projo, sebuah kelompok relawan pendukung Joko Widodo (Jokowi). Kelompok relawan Projo yang dipimpin oleh Budi telah menyatakan dukungan kepada salah satu pasangan calon, yaitu Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Sementara itu, Pemilu 2024 diperkirakan akan diikuti oleh tiga pasangan calon, dengan dua di antaranya adalah Ganjar Pranowo-Mahfud MD dan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar.

Budi menjelaskan bahwa Kementerian Kominfo juga telah membentuk satuan tugas anti-hoaks yang bertanggung jawab untuk memberikan penjelasan kepada masyarakat mengenai konten yang tergolong sebagai hoaks. Mereka akan memberikan penandaan "hoaks" kepada konten yang tidak sesuai dengan sumber resmi.

"Kami memiliki satuan tugas anti-hoaks di Kementerian Kominfo, dan tugas utama kami adalah memberikan penjelasan kepada masyarakat. Kami akan memberikan penandaan 'hoaks' pada semua berita palsu dan bohong yang ditemui," ungkapnya.

Budi juga menjelaskan bahwa peserta Pemilu dapat melaporkan hoaks melalui Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), sehingga tindakan hukum dapat diambil oleh pihak kepolisian.

Sebelumnya, Budi mencatat bahwa jumlah hoaks telah meningkat sepanjang tahun 2023. Berdasarkan data Kementerian Kominfo dari Januari hingga Oktober 2023, telah teridentifikasi 98 konten hoaks terkait Pemilu. Jumlah ini meningkat sepuluh kali lipat dibandingkan dengan tahun 2022, di mana hanya terdapat 10 konten hoaks.

Berdasarkan data tersebut, penyebaran konten hoaks terkait Pemilu tampak fluktuatif sepanjang tahun, namun mulai Juli, terjadi peningkatan yang signifikan. Pada Juli 2023, Kementerian Kominfo mendeteksi 14 konten hoaks, yang kemudian meningkat menjadi 18 konten pada Agustus 2023. Angka tersebut kemudian sedikit menurun pada bulan September 2023 dengan 13 konten hoaks.

Namun, pada Oktober 2023, penyebaran hoaks kembali meningkat. Hingga tanggal 26 Oktober, Kementerian Kominfo mencatat setidaknya ada 21 konten hoaks terkait Pemilu yang beredar di media sosial.

Budi mengingatkan bahwa penyebaran hoaks terkait Pemilu menjadi perhatian serius semua pihak. Penyebaran hoaks dan disinformasi dapat mengurangi kualitas demokrasi dan merusak persatuan bangsa.

"Dampaknya adalah, Pemilu yang seharusnya menjadi perayaan demokrasi dapat tergerus integritasnya dan menciptakan ketidakpercayaan di antara warga negara," ujar Budi.

Contoh nyata adalah penyebaran hoaks bahwa Prabowo Subianto gagal mencalonkan diri sebagai presiden setelah Mahkamah Konstitusi mengabulkan batas usia. Juga beredar informasi palsu bahwa Komisi Pemilihan Umum menolak Ganjar Pranowo menjadi calon presiden karena ingin menghalangi Anies Baswedan.

Menurut Budi, hoaks tersebut tidak hanya menyerang calon presiden dan wakil presiden, tetapi juga merusak reputasi KPU dan penyelenggara pemilu lainnya, yang pada akhirnya dapat menghasut ketidakpercayaan masyarakat.