Gurun Negev selalu menjadi sorotan dalam konteks konflik Israel-Palestina, termasuk dalam situasi terkini di Jalur Gaza. Presiden Mesir Abdel Fattah el-Sisi mengusulkan ide pemindahan warga Palestina dari Gaza ke Gurun Negev hingga Israel mengakhiri operasi militer.

Wilayah Gurun Negev di Israel telah lama menjadi fokus dalam proyek-proyek yang berupaya menggusur warga Palestina dari Tepi Barat dan Jalur Gaza. Ini sering disebut sebagai 'pertukaran tanah.' Namun, usulan untuk memindahkan warga Palestina ke wilayah tersebut selalu menemui penolakan di tingkat regional dan internasional, menurut para ahli yang memantau perkembangan Israel-Palestina.

Presiden Mesir, dalam sebuah konferensi pers setelah pertemuan dengan Kanselir Jerman Olaf Scholz, memperingatkan tentang konsekuensi berkelanjutan dari operasi militer di Jalur Gaza. Sisi berpendapat bahwa pemindahan warga Palestina ke Sinai dapat mengubah dinamika konflik, membuat wilayah tersebut menjadi 'basis untuk menyerang Israel.' Dalam konteks ini, ia menyebut kemungkinan pemindahan warga Palestina ke Gurun Negev sampai Israel menghentikan operasinya di Gaza.

Gurun Negev adalah wilayah yang meliputi lebih dari 14.000 kilometer persegi di selatan wilayah Palestina yang diduduki. Wilayah ini berbatasan dengan Yordania di timur dan Gurun Sinai di barat, dipisahkan oleh Laut Merah di selatan. Meskipun luas, penduduknya jumlahnya tidak lebih dari 100 ribu jiwa, tinggal di 46 desa, di mana 36 di antaranya tidak diakui oleh otoritas pendudukan Israel.

Gurun Negev, meskipun memiliki luas yang signifikan, dikenal memiliki sumber daya yang terbatas. Israel telah mencari cara untuk menggusur wilayah tersebut sebagai bagian dari proyek pemukiman atau untuk mendukung pemindahan warga Palestina ke negara-negara tetangga.

Peneliti Dr. Saeed Okasha, yang memantau urusan Israel, mengungkapkan bahwa gagasan pemindahan warga Palestina ke Gurun Negev sebagai bagian dari pertukaran tanah telah ada sejak 1950-an, tetapi selalu menemui penolakan, termasuk dari mantan Presiden Mesir Gamal Abdel Nasser dan Presiden Palestina Yasser Arafat. Bahkan pada tahun 2010, gagasan serupa dipertimbangkan, namun tetap menemui penolakan.

Mantan Penasihat Keamanan Nasional Israel Giora Eiland bahkan mengusulkan gagasan bahwa Kerajaan Yordania yang baru harus menjadi rumah bagi warga Palestina, yang mencakup Tepi Barat dan Timur serta Gaza Raya. Namun, rencana ini tidak pernah terealisasi.

Pemikiran pihak Israel tentang terbatasnya kedalaman strategis wilayah mereka menjadi salah satu alasan di balik upaya ekspansi mereka.