Meskipun TikTok tidak menghentikan penggunanya untuk membuat konten bermuatan politik, platform tersebut tidak menerima iklan politis.

"Kalau iklan [politik] kita melarang, tapi kalau konten sepanjang itu tidak melanggar panduan komunitas, silahkan," ujar Faris Mufid, Public Policy & Government Relations TikTok Indonesia.

Faris Mufid mengakui potensi pengguna atau konten kreator di-endorse oleh tokoh politik tertentu, tetapi hal tersebut akan ditindak sesuai dengan panduan komunitas TikTok.

"Apabila kreator dibayar oleh si kandidat, misalnya. Salah satu yang ada di panduan komunitas kami adalah perihal authenticity," jelasnya.

Lebih lanjut, Outreach & Partnerships, Trust & Safety TikTok Indonesia Anbar Jayadi menjelaskan tentang kebijakan integritas dan keaslian TikTok.

"Dalam kebijakan tersebut terdapat aturan turunan perihal operasi yang mempengaruhi pendapat publik," kata Anbar Jayadi.

TikTok menjadi salah satu platform digital yang melarang iklan politik secara global, dan di Indonesia sendiri bersiap menghadapi Pemilu 2024 yang terdiri dari Pemilu Presiden, Pemilu Legislatif, dan Pemilu Kepala Daerah serentak.